LANGKAH MENUJU INTEGRASI e-PLANNING DAN e-BUDGETING Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur

Kominfo Boltim_  Integrasi Aplikasi Sistem Perencanaan (e-Planning) dan Sistem Penganggaran (e-Budgeting) adalah penyatuan sistem perencanaan dan sistem penganggaran berbasis elektronik antara Bappelitbangdalda dengan Badan Keuangan Daerah Bolaang Mongondow Timur yang nantinya akan di implementasikan aplikasinya pada tahun ini dan akan efektif pada tahun 2019 untuk perncanaan dan penganggaran tahun 2020.

Penerapan aplikasi ini adalah bagian dari beberapa aplikasi yang direkomandasikan oleh KPK dalam tahapan rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang MoU telah ditandatangani oleh gubernur dan seluruh Bupati/Walikota yang ada di 15 Kabupaten/Kota se Sulawesi Utara pada bulan Maret 2018 lalu.

Dengan diterapkannya sistem perencanaan dan sistem penganggaran berbasis eletronik (e-planning & e-budgeting) maka dituntut kepada semua pemangku kepentingan (stake holder / SKPD) untuk merencanakan secara teliti dan matangu program dan kegiatan di masing-masing instansi sesuai skala prioritas dengan merujuk pada Visi dan Misi Bupati sehingga tidak terkesan copy paste seperti apa yang sering disampaikan oleh Bupati Bolaang Mongondow Timur pada setiap acara forum rapat atau  pertemuan, karena dengan diterapkannya kedua aplikasi tersebut maka tidak ada lagi program dan kegiatan siluman atau tiba saat tiba akal karena semua telah terintegrasi sehingga program ataupun kegiatan yang tidak tercover pada e-planning (Bappelitbangdal) otomatis tidak dapat dianggarkan pada e-budgeting (Badan Keuangan Daerah).

Selanjutnya program dan kegiatan yang mendukung pencapaian program prioritas nasional ( untuk tahun 2019) pada perangkat daerah akan di input data penyelarasan program dan kegiatan pada aplikasi SIMLARAS yang nantinya akan terbaca di Dirjen Bangda Kemendagri. Tujuan pengiputan data pada SIMLARAS ini adalah untuk mensinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah serta pembangunan antar daerah tahun 2019 dan penyelarasan program, kegiatan, proyek, target, lokasi dan anggaran pembangunan nasional antara pemerintah pusat. 

Dalam penyampaian usulan Kementerian/Lembaga (K/L) terlebih dahulu telah melakukan updating Rancangan Awal Renja dengan menyapaikan usulan proyek/kegiatan melalui Tagging Prioritas Nasional dan Prioritas Bidang pada aplikasi KRISNA. Kemudian Pemda mengusulkan bahan masukan atau proyek kewenangan pusat kepada K/L melalui aplikasi SIMLARAS dan mengusulkan proyek/kegiatan kewenangan daerah yang dibiayai oleh APBD yang dianggap mendukung pencapaian prioritas nasional pada aplikasi SIMLARAS.

Lima Prioritas Nasional RKP 2019 yaitu :

1. Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar

2. Pengurangan Kesenjangan antar wilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman

3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri dan Jasa Produktif

4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air

5. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.

Kesimpulan bahwa setiap Pemerintah baik Provinsi ataupun Kabupaten/Kota sudah harus siap infrastruktur, sumber daya manusia dan anggaran  untuk mendukung pengembangan dan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik (e-Government) yang tentunya akan menggunakan beberapa aplikasi elektronik pendukung seperti: e-musrenbang, e-planning, e-budgeting, e-monitoring, e-lakip, e-database, e-statistik dan ada banyak lagi aplikasi lainya.  (M.H. Egam)