Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki luas wilayah ± 15.273,60 km² yang terbagi dalam 4 wilayah kota dan 11 wilayah kabupaten dengan 150 kecamatan. Menurut data Sulawesi Dalam Angka Tahun 2008, kabupaten Bolaang Mongondow merupakan kabupaten dengan wilayah terluas yaitu 40,79% dari total luas wilayah Provinsi.


Dengan luasan yang demikian kabupaten ini memiliki potensi untuk lebih berkembang sekaligus kendala dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kendala tersebut perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukkan daerah otonom baru sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.


Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bolaang Mongondow nomor 02 tahun 2007 tanggal 10 Januari 2007 tentang perubahan atas keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bolaang Mongondow nomor 19 tahun 2004 tentang penetapan desa Molibagu menjadi Ibukota kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan desa Inobonto II menjadi kabupaten Bolaang Mongondow Timur, menjadi kecamatan Bolaang Uki sebagai Ibukota Bolaang Mongondow Selatan dan kecamatan Nuangan sebagai Ibukota Bolaang Mongondow Timur,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surat Gubernur Sulawesi Utara nomor 100/556/Sekr tanggal 28 Februari 2007 perihal Usul Pembentukkan kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan kabupaten Bolaang Mongondow Timur di provinsi Sulawesi Utara, surat Gubernur Sulawesi Utara nomor 135/291/Sekr tanggal 8 Februari 2007 perihal usulan perubahan Ibukota calon daerah pemekaran kabupaten Bolaang Mongondow Timur,

Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bolaang Mongondow nomor 100/DPRD/02/26/I/2007 tanggal 11 Januari 2007 perihal Rekomendasi Pembentukkan Daerah Otonom Baru, keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bolaang Mongondow nomor 3 tahun 2007 tanggal 10 Januari 2007 tentang penetapan dukungan dana bagi daerah otonom baru kabupaten Mongondow Timur dan kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melalui APBD kabupaten Bolaang Mongondow selaku kabupaten induk selama 2 (dua) tahun berturut-turut,

Keputusan Bupati Bolaang Mongondow nomor 22 tahun 2007 tanggal 12 Januari 2007 tentang bantuan dana daerah pemekaran kabupaten Bolaang Mongondow,keputusan Bupati Bolaang Mongondow nomor 01a tahun 2008 tanggal 10 Januari 2008 tentang penetapan dukungan dana bagi daerah otonom baru kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melalui APBD kabupaten Bolaang Mongondow selaku kabupaten induk selama 2 tahun 2 (dua) tahun berturut-turut,

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bolaang Mongondow nomor 10 tahun 2008 tanggal 5Februari 2008 tentang persetujuan penetapan Ibukota daerah otonom baru kabupaten Bolaang Mongondow Timur di kabupaten Bolaang Mongondow, keputusan Bupati Bolaang Mongondow nomor 18a tahun 2008 tanggal 5 Februari 2008 tentang perubahan atas keputusan Bupati Bolaang Mongondow nomor 22 tahun tentang bantuan kepada daerah pemekaran kabupaten Bolaang Mongondow,

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bolaang Mongondow nomor 12a tahun 2008 tanggal 7 April 2008 tentang penetapan dukungan dana bagi daerah otonom baru kabupaten Bolaang Mongondow Timur melalui APBD kabupaten Bolaang Mongondow selaku kabupaten induk selama 2 (dua) tahun berturut-turut, keputusan Bupati Bolaang Mongondow nomor 151 tahun 2008 tanggal 30 Mei 2008 tentang penetapan dukungan dana bagi daerah otonom baru kabupaten Bolaang Mongondow Timur melalui APBD kabupaten Bolaang Mongondow selaku kabupaten induk selama 2 (dua) tahun berturut-turut, dan

Keputusan Gubernur Sulawesi Utara nomor 98 tahun 2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang dukungan dana selama 2 (dua) tahun berturut-turut terhadap pemekaran daerah calon kabupaten Bolaang MongondowBerdasarkan hal tersebut, maka pemerintah telah melakukan pengkajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukkan daerah dan berkesimpulan bahwa pemerintah perlu membentuk kabupaten Bolaang Mongondow Timur.


Pembentukkan kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang merupakan pemekaran dari kabupaten Bolaang Mongondow, terdiri atas 5 (lima) kecamatan, yaitu kecamatan Modayag, kecamatan Modayag Barat, kecamatan Nuangan, kecamatan Tutuyan dan kecamatan Kotabunan.
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memiliki luas wilayah keseluruhan ± 910,176 km² dengan penduduk ± 61.123 jiwa pada tahun 2007.

Dengan terbentuknya kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai daerah otonom, pemerintah provinsi Sulawesi Utara berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta membantu dan memfasilitasi pemindahan personel, pengalihan aset dan dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat

Dalam melaksanakan otonomi daerah, kabupaten Bolaang Mongondow Timur perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuang ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatansumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

  • Urusan & Kewenangan Pemerintah Daerah

    Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pada Bab III Pasal 14 menyatakan bahwa

    1.       Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi

    b. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.

    c. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang.

    d. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

    e. Penyediaan sarana dan prasarana umum.

    f. Penanganan bidang kesehatan.

    g. Penyelenggaraan pendidikan.

    h. Penanggulangan masalah sosial.

    i. Pelayanan bidang ketenagakerjaan.

    j. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.

    k. Pengendalian lingkungan hidup.

    l. Pelayanan pertanahan.

    m. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil.

    n. Pelayanan administrasi umum pemerintahan.

    o. Pelayanan administrasi penanaman modal.

    p. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya.

    q. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

    2.       Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

    Didalam Permendagri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 32 ayat 1 menyatakan klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan terdiri atas belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Untuk efektifitas penyelenggaraaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah sebagai implementasi dari kebijakan otonom daerah, pemerintah telah mengklasifikasi 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan yaitu

    Jumlah Artikel:
    1
  • Politik, Hukum & Pemerintahan

    Perkembangan politik dan demokrasi di era desentralisasi di kabupaten Bolaang Mongondow Timur saat ini telah membawa perubahan yang cukup signifikan bagi dinamika politik di daerah, hal tersebut dapat dilihat dengan semakin dinamisnya peran politik masyarakat, partai politik, DPRD dan institusi lainnya yang ada dalam masyarakat. Namun demikian, tingkat kualitas dalam kehidupan berdemokrasi masih belum sepenuhnya mampu untuk ditegakkan, hal ini dikarenakan beberapa faktor antara lain tingkat pendidikan dan kesadaran politik masyarakat yang masih perlu ditingkatkan dan juga faktor kapasitas dan kapabilitas elit politik yang belum sepenuhnya mampu mengimplementasikan norma-norma politik yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi. Secara kuantitatif, tingkat partisipasi politik masyarakat di kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam setiap pesta demokrasi mencapai 80%.
    Jumlah anggota DPRD kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebanyak 20 orang terdiri dari Partai Golkar 4 orang, Partai Demokrat 3 orang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 2 orang, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) 1 orang, Partai Pelopor 1 orang, Partai Bintang Reformasi (PBR) 1 orang, Partai Bulan Bintang (PBB) 1 orang, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 1 orang, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 1 orang, Partai Republikan 1 orang, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 1 orang, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 1 orang, Partai Damai Sejahtera (PDS) 1 orang, Pantai Amanat Nasional (PAN) 1 orang. Jumlah fraksi DPRD sebanyak 4 fraksi yang terdiri dari Fraksi Golkar 8 orang, Fraksi Demokrat 3 orang, Fraksi Pelopor Perjuangan Keadilan 4 orang, Fraksi Nasional Totabuan 5 orang.

    Jumlah Artikel:
    1