Jenis Urusan Dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pada Bab III Pasal 14 menyatakan bahwa

1.       Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi :

b. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.

c. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang.

d. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

e. Penyediaan sarana dan prasarana umum.

f. Penanganan bidang kesehatan.

g. Penyelenggaraan pendidikan.

h. Penanggulangan masalah sosial.

i. Pelayanan bidang ketenagakerjaan.

j. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.

k. Pengendalian lingkungan hidup.

l. Pelayanan pertanahan.

m. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil.

n. Pelayanan administrasi umum pemerintahan.

o. Pelayanan administrasi penanaman modal.

p. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya.

q. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

2.       Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Didalam Permendagri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 32 ayat 1 menyatakan klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan terdiri atas belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Untuk efektifitas penyelenggaraaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah sebagai implementasi dari kebijakan otonom daerah, pemerintah telah mengklasifikasi 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan yaitu