Politik, Hukum dan Pemerintahan

Politik

Perkembangan politik dan demokrasi di era desentralisasi di kabupaten Bolaang Mongondow Timur saat ini telah membawa perubahan yang cukup signifikan bagi dinamika politik di daerah, hal tersebut dapat dilihat dengan semakin dinamisnya peran politik masyarakat, partai politik, DPRD dan institusi lainnya yang ada dalam masyarakat. Namun demikian, tingkat kualitas dalam kehidupan berdemokrasi masih belum sepenuhnya mampu untuk ditegakkan, hal ini dikarenakan beberapa faktor antara lain tingkat pendidikan dan kesadaran politik masyarakat yang masih perlu ditingkatkan dan juga faktor kapasitas dan kapabilitas elit politik yang belum sepenuhnya mampu mengimplementasikan norma-norma politik yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi. Secara kuantitatif, tingkat partisipasi politik masyarakat di kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam setiap pesta demokrasi mencapai 80%.
Jumlah anggota DPRD kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebanyak 20 orang terdiri dari Partai Golkar 4 orang, Partai Demokrat 3 orang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 2 orang, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) 1 orang, Partai Pelopor 1 orang, Partai Bintang Reformasi (PBR) 1 orang, Partai Bulan Bintang (PBB) 1 orang, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 1 orang, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 1 orang, Partai Republikan 1 orang, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 1 orang, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 1 orang, Partai Damai Sejahtera (PDS) 1 orang, Pantai Amanat Nasional (PAN) 1 orang. Jumlah fraksi DPRD sebanyak 4 fraksi yang terdiri dari Fraksi Golkar 8 orang, Fraksi Demokrat 3 orang, Fraksi Pelopor Perjuangan Keadilan 4 orang, Fraksi Nasional Totabuan 5 orang.

 

Hukum

Dalam kaitannya dengan bidang hukum yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, program merancang dan menghasilkan Perda yang dibutuhkan guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kabupaten Bolaang Mongondow Timur masih belum sepenuhnya terpenuhi. Kemudian tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat masih relatif rendah. Berdasarkan data dari Kepolisian dari tahun 2009 sampai dengan 2012, tingkat pelanggaran hukum yang mendominasi di kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam tiga tahun terakhir adalah tindakan .................................................., pencurian kendaraan bermotor, ........... Berdasarkan peringkat kerawanan tindak pidana perwilayah di wilayah kepolisian daerah Sulawesi Utara pada tahun .................., kabupaten Bolaang Mongondow Timur berada pada rangking ke ................... (......................). Berdasarkan data Kepolisian Resort kabupaten Bolaang Mongondow Timur, pada tahun .................... jumla perkara pidana yang dilaporkan ................... kasus dan perkara terselesaikan sebanyak ................ kasus, jumlah perdata gugatan yang dilaporkan .................. kasus dan perkara terselesaikan ................. kasus, jumlah perkara pelanggaran lalu lintas yang dilaporkan ..................... dan jumlah perkara terselesaikan yaitu sebanyak ....................... kasus.
Tindakan kriminalitas di kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam tiga tahun terakhir mengalami ................ Namun demikian, secara umum kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah kabupaten ini relatif cukup baik, relatif tenang, dan stabil. Kondisi ini tercipta karena berkat kesigapan aparat keamanan

 

Pemerintahan

Sebagai sebuah kabupaten baru yang wilayahnya cukup jauh dari Ibukota Provinsi Sulawesi Utara yaitu kota Manado maka perlu ditingkatkan ketersediaan berbagai infrastruktur pemerintahan yang memadai dan ketersediaan sumberdaya aparatur pemerintah daerah yang berkualitas, profesional dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Adapun jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) kabupaten Bolaang Mongondow Timur berdasarkan kualifikasi golongan pada bulan Oktober 2013 sebesar 1.637 orang, (1.633 orang bertugas di kabupaten, 4 orang bertugas di Pusat).Adapun jumlah PNS menurut tingkat pendidikan tertinggi S.3 sebanyak 2 orang untuk golongan IV, sedangkan tingkat pendidikan terendah SD sebanyak 1 orang untuk golongan II dan ............. orang untuk golongan I.

Berdasarkan data Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada tahun 2013 jumlah Sangadi/Kepala Desa di kabupaten Bolaang Mongondow Timur berdasarkan tingkat pendidikan S.1 sebanyak ........ orang, SMA dan sederajat ............ orang dan SLTP sebanyak ............... orang, jumlah sekretaris desa yang mempunyai tingkat pendidikan tertinggi S.1 sebanyak ............. orang, tamat SMA.................orang, SLTP .............orang, SD atau sederajat sebanyak ............... orang, sedangkan jumlah staf desa sebanyak ................ orang dengan tingkat pendidikannya S.1 dan ................. orang yang mempunyai tingkat pendidikan SLTA.Jumlah pejabat fungsional di kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebanyak ........... orang, sedangkan pejabat struktural yang terdiri dari Eselon II, III dan IV berjumlah 414 orang.Kelembagaan pemerintahan daerah atau Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terdiri dari Sekretariat Daerah (9 bagian), Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sekretariat Dewan Pengurus Korpri, Sekretariat DPRD, 14 Dinas, 9 Badan, 1 Inspektorat, 10 Kantor, Staf Ahli Bupati, 1 Unit Pelayanan Teknis (UPTD) Dinas Air Minum, 5 Puskesmas dan 31 Puskesmas Pembantu.


Kondisi pelayanan umum yang bersifat mendasar di kabupaten Bolaang Mongondow Timur saat ini masih belum sepenuhnya terpenuhi. Pelayanan listrik, telekomunikasi dan air bersih misalnya, masih menjadi persoalan yang cukup krusial di beberapa wilayah di kabupaten ini. Begitu juga halnya dengan pelayanan di bidang administrasi pemerintahan yang di dasarkan pada SPM masih belum begitu optimal. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor antara lain belum adanya sistem managemen yang berbasis pada e-government, terbatasnya berbagai fasilitas pendukung dan belum sepenuhnya mampu di dukung oleh sumberdaya aparatur yang profesional. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki Renstra dan menyusun LAKIP sebanyak 48 SKPD, sedangkan yang mempunyai Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ............................ dan Dinas ...........................

Salah satu fungsi pemerintahan yang utama adalah pelayanan publik. Walaupun dengan keterbatasan infrastruktur pelayanan publik, kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah memiliki sistem pelayanan terpadu. Terkait dengan pelayanan bidang perizinan, berdasarkan data sejak dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 jumlah ijin usaha perdagangan yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebanyak 293 unit, ijin gangguan yang dikeluarkan sebanyak ............... unit, ijin usaha untuk hak pengusahaan kehutanan ................. unit dan perizinan investasi PMA ............ unit dan perizinan investasi PMDN ............ unit.